
DESAGLOBAL.ID,
Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meminta
perencanaan pembangunan pertanian tahun 2023 harus inovatif dan adatif.
Pasalnya, di tengah tantangan pangan dunia saat ini dibutuhkan gebrakan program
sebagai langkah antisipasi melalui penyiapan strategi yang tepat sehingga
kedepan pangan nasional bisa disiapkan secara mandiri.
"Jajaran
di pertanian adalah pejuang. Melalui kegiatan ini, kita perbaiki konsepsi,
program, jelaskan tahapan dalam mencapai program dan pertajam capaiannya.
Tolong Pak Irjen, Pak Sekjen, Dirjen semua turun dan pantau," demikian
tegas Mentan SYL pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional
(Musrenbangtannas) Tahun 2022 dengan tema “Memperkuat Pertanian Maju, Mandiri,
dan Modern Dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Akselerasi Pemulihan Ekonomi
Nasional,di Kanpus Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta.
Mentan SYL
optimis perencanaan sektor pertanian yang benar dapat membentuk program dan
arah pembangunan pertanian yang lebih baik. Di samping itu, kedepan tantangan
produksi pangan yang semakin besar harus menjadi peluang bagi produksi petani
karena pangsa pasar yang semakin terbuka.
"Tantangan
pertanian tidak seperti kemarin. Segala sesuatu di depan mata jadi berbahaya
saat kita anggap semua remeh - remeh saja. Krisis pangan dunia di depan mata.
Oleh karena itu, sinergi semua pihak dalam pembangunan pertanian perlu di
tingkatkan," terangnya.
Lebih
lanjut, SYL menyebutkan berbagai tantangan pangan yang saat ini sedang
mengancam produksi pangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Diantaranya
keterbatasan suplai barang akibat pembatasan sosial covid-19, perang dan
climate change.
"Saat
ini produksi pangan di berbagai negara menurun sehingga terjadi kenaikan harga
pangan dunia yang berdampak juga pada harga pangan dalam negeri. Untuk itu,
komoditi yang kebutuhannya masih diimpor harus ganti dari substitusi komoditi
lain seperti gandum diganti dengan sorgum atau singkong," ujarnya.
Diketahui,
sesuai data BPS, sektor pertanian terbukti sebagai penyelamat perburukan resesi
ekonomi nasional. Pada triwulan II tahun 2020, Produk Domestik Bruto (PDB)
sektor pertanian tumbuh 16,24% (q-to-q) tertinggi dibandingkan sektor lain.
Pada tahun 2021, PDB sektor pertanian juga secara konsisten tumbuh positif dan
berlanjut pada tahun 2022.
"Kami
mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian baik di
pusat dan daerah, juga seluruh Kepala Dinas lingkup Pertanian yang telah
berperan aktif dalam melaksanakan tugas dengan baik di tahun 2021 maupun 2022,
saya mengajak kita untuk terus bekerja untuk kemajuan pertanian dan
kesejahteraan petani," tutur SYL.
Bersamaan,
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono mengatakan
Musrenbangtannas 2022 dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) yang
dihadiri sekitar 400 orang offline (OPD provinsi dan kabupaten seluruh
Indonesia, dan pegawai lingkup Kementerian Pertanian) dan dan 1000 orang secara
online. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian proses penyusunan
perencanaan program, kegiatan dan anggaran Tahun 2023 dengan mengundang seluruh
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang yang menangani perencanaan
lingkup Pertanian Provinsi di seluruh Indonesia.
"Pak
Menteri memberikan arahan program pembangunan pertanian tidak lagi biasa-biasa
saja, tapi okstra ordinari. Penyusunan program harus fokus dengan apa yang
dicapai, tidak lagi asal alokasikan bantuan tanpa ada outpun yang jelas. Kita
kerja swasembada pangan bahkan ekspor. Bagi daerah yang bisa naikkan ini, kita
akn support dan fokuskan programnya," jelasnya.
Kasdi menambahkan tujuan Musrembangtannas yakni membahas dan menyepakati hasil kesepakatan pada Rakortek (Rapat Kerja Teknis) Kementerian Dalam Negeri dan Musrenbangnas Kementerian PPN/Bappenas yang akan ditetapkan dalam Rencan Kerja (Renja) Kementerian Pertanian. Yakni terkait target produksi dan kegiatan prioritas Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang akan dilaksanakan di masing-masing provinsi, langkah percepatan peningkatan produksi komoditas pertanian.
"Dan
kita akan lakukan sinkronisasi pusat dan daerah untuk mempertajam
program/kegiatan mendukung peningkatan produktivitas, transformasi ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan," tutup Kasdi.* (na-rls)